Yusranlapananda.wordpress.com Website Review

pelaksnaan atas “Pergeseran Anggaran”. Untuk itu catatan saya kali ini membahas seputar penafsiran atau interprestasi atas “Pergeseran Anggaran”, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014, saat ini sudah memasuki bulan ke empat atau bulan April. Dan saat ini kebanyakan daerah sementara diperhadapkan dengan pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK-RI atas LKPD Tahun Anggaran 2013. Kemudian untuk 60 (enam puluh) hari kedepan, daerah-daerah setelah menerima LKPD yang sudah diaudit oleh BPK “bersiap-siap” merubah APBD melaui mekanisme APBD Perubahan. Sebelum memasuki tahapan perubahan APBD, haruslah melalui tahapan pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 (vide pasal 298 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pe*oman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011), setelah itu memasuki tahapan penyusunan dan pembahasan KUA dan Pasal 154 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan “Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (a) perkemba*gan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jeinsi belanja; (c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (d) keadaan darurat; dan (e) Keadaan luar biasa”. dengan Pasal 154 ayat (1) huruf b, dan Pasal 160 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pergeseran anggaran memang “dihalalkan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (1) huruf b yaitu pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 160 ayat (1) yang menghalalkan juga pergeseran antar obyek belanja dan jenis belanja dan antar rincian obyek belanja. Selanjutnya Pasal 160 pun telah memberi dan membatasi kewenangan untuk